DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJPH menyesuaikan masa penahapan sertifikasi halal. Sejumlah produk mendapat perpanjangan hingga 17 Oktober 2028. Cek daftar dan jadwalnya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk hingga 17 Oktober 2028 tidak mengubah kewajiban umat Islam untuk mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Penundaan tersebut menjadi momentum untuk mengoptimalkan edukasi dan literasi halal bagi masyarakat serta pelaku usaha.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menggugat ketentuan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK beserta sanksi administratifnya hingga ada putusan akhir MK.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat ekosistem industri halal nasional menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Sabang - Sertifikasi halal dinilai tak lagi sekadar memenuhi ketentuan, tetapi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus daya saing produk lokal di Kota Sabang.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pelaku usaha bahwa pelanggaran ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) dapat dikenai sanksi berjenjang seiring implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - BPJPH mengingatkan pelaku usaha agar tidak menunda pengurusan sertifikasi halal menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Selain memenuhi aturan, sertifikat halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama meminta pelaku usaha katering pernikahan yang belum bersertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengingatkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk segera mengurus sertifikasi halal menjelang penerapan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Blora - BPJPH mengajak pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) segera memanfaatkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang masih tersedia, termasuk di Provinsi Jawa Tengah.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempercepat kesiapan industri kecil dan menengah (IKM) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal untuk produk barang gunaan, termasuk alat makan keramik atau tableware yang mulai berlaku pada Oktober 2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan kebijakan wajib halal yang akan diberlakukan penuh pada Oktober 2026. Pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar dan importir, diminta segera mengurus sertifikasi halal agar tidak terkendala saat aturan mulai diterapkan.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian memperluas akses sertifikasi halal di daerah dengan menghadirkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Ambon.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia tetap wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal, termasuk produk impor dari Amerika Serikat.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Yayasan Matahari menempati peringkat ketiga nasional sebagai Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dengan jumlah pengajuan sertifikat halal terbanyak pada Program Sehati 2026. Capaian itu menempatkan yayasan tersebut di tiga besar lembaga yang paling aktif membantu pelaku usaha memproses sertifikasi halal produknya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh mengimbau masyarakat untuk tidak membeli produk pangan yang tidak halal atau tidak jelas status kehalalannya.
Sikap tersebut disampaikan merespons kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang memuat ketentuan pembebasan sertifikasi halal bagi produk tertentu asal AS.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen penuh Pemerintah Indonesia dalam melindungi konsumen melalui pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk farmasi yang akan berlaku secara penuh pada 17 Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Agama menegaskan bahwa 17 Oktober 2026 menjadi batas waktu wajib halal bagi sejumlah produk strategis. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggenjot percepatan sertifikasi halal bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di daerah. Sepanjang 2025, sebanyak 232 IKM di Kalimantan Selatan difasilitasi memperoleh sertifikat halal melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemko Banda Aceh menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI untuk memperluas cakupan sertifikasi halal.
